Ibu Kota Nusantara atau sering disebut dengan IKN, adalah proyek ibu kota baru Indonesia yang dibangun untuk menggantikan peran vital DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Hal ini telah diresmikan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Akan tetapi, IKN telah direncanakan oleh Presiden Jokowi sejak 2019. IKN terletak di atas lahan seluas 256.142 hektar area yang berada di Kabupaten Kutaikartanegara dan Kabupaten Penaman Paser Utara, Kalimantan Timur. Berdirinya IKN menimbulkan banyak polemik, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Hal ini timbul karena di nilai tergesa-gesa untuk memindahkan ibu kota suatu negara.

   Sabtu, 29 Januari 2024 dilansir dari Kompas, Jokowi memberikan suaranya mengenai ambisinya ini. "IKN akan kita jadikan showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang kita kedepankan” ujarnya. Menurut saya, Presiden Jokowi ingin melakukan sebuah gebrakan besar dengan melakukan transformasi menuju harapannya untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Balik saat pemilihan presiden 2019, Jokowi tidak memberikan janji politik untuk memindahkan Ibu Kota. Akan tetapi, pada akhir 2019 Ia menyatakan untuk membangun IKN dan memindahkan pusat pemerintahan dan Ia melakukan kebut cepat peresmiannya sebelum Ia turun dari jabatannya. Saya menilai langkah yang dilakukan Jokowi ini sangat tergesa-gesa dan terlalu ambisius.

   IKN direncanakan akan menghabiskan biaya Rp486 triliun yang diorientasikan hingga 2045. IKN menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp89,4 triliun dan juga yang berasal dari investor. Bapak Hadi Tjahjanto membuat suatu Perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Perizinan ini direncanakan dalam kurun waktu 80 tahun dan berkemungkinan diperpanjang  hingga 160 tahun. Hal ini bertujuan untuk menarik banyak investor guna membangun IKN menjadi lebih baik. Banyak investor yang melirik IKN mulai dari investor dalam negeri hingga investor asing. Akan tetapi, menurut data banyak investor yang hanya memberikan tawaran dan lirikan tetapi belum ingin melakukan proses lebih lanjut.

   Presiden Jokowi memerintahkan untuk memindahkan ASN sebanyak 690.000 ASN ke IKN mulai dari Juli hingga November 2024 sebagai bentuk tahap 1 pemindahan ASN. Banyaknya ASN yang dipindahkan tidak sebanding dengan fasilitas yang belum memadai untuk mencakup banyaknya ASN. Hal ini ditakutkan para ASN karena bagaimana mereka akan menjalani aktivitas hidup tetapi fasilitas yang belum menjamin kehidupan mereka. Penduduk asli di sekitar IKN memiliki beberapa pandangan negatif mengenai dampak yang akan mereka dapati mulai dari tidak mampu bersaing secara sosial dan ekonomi, lunturnya budaya, hingga kehilangan tempat tinggal mereka.

   Senin, 3 Juni 2024 Sebuah berita dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang mundurnya Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe membuat rakyat bingung, pasalnya langkah ini dinilai tidak memiliki alasan yang jelas. Pembangunan yang masih belum mencapai target apalagi Presiden ingin melakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024, malah proyek ini ditinggalkan oleh Kepala Otorita. Pembangunan yang digadang-gadang akan menjadi identitas baru negeri ini juga dinilai hanya terpusat pada satu daerah, memang pembangunan ini dilakukan di luar pulau Jawa. Banyak daerah atau bahkan ibu kota provinsi daerah lain yang memiliki fasilitas yang kurang memadai seperti sektor transportasi dengan contoh jalanan di beberapa daerah seperti di Lampung dan pedalaman Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah IKN ini dibuat untuk kemajuan rakyat atau kemajuan kolega? Pembangunan IKN juga menggunakan dana 16,1% dari APBN. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki tidak meratanya pembangunan di seluruh daerah.

   IKN adalah proyek ambisius yang digadang-gadang akan menjadi identitas negeri. Proyek ini akan menjadi kota modern yang akan membuka mata dunia mengenai Indonesia. Akan tetapi, pembangunan ini dinilai tergesa-gesa pada tahap awalnya. Banyak sekali ASN yang masih merasa berat untuk pindah tugas ke IKN dengan beberapa alasan seperti kurang memadainya fasilitas. IKN menggunakan dana APBN sebesar Rp89,4 triliun atau 16,1% dari APBN. IKN juga didanai dari swasta serta Investor dari dalam maupun luar negeri. Menurut saya, pendanaan IKN perlu adanya pengkajian ulang mulai dari penggunaan dana APBN hingga bagaimana mencapai target investasi yang diinginkan. Pengkajian ulang mengenai tempo HGB dan HGU yang dinilai terlalu lama. Penggunaan secara tepat dana APBN perlu dilakukan karena masih banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki ketertinggalan serta pembangunan yang belum memadai.