ANGGARAN 700 MILIYAR TAPI PASSWORD ADMIN#12345

          Baru baru ini kita mendapat berita buruk dari Komunikasi dan Informatika(kominfo) yaitu Kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional(PDN),data yang diretas merupakan data PDN 2021-2024. Data tersebut akan dijual dalam forum gelap dengan harga US$121.000 atau sekitar Rp1.980.000.000. Hal ini merupakan hal yang tidak wajar karena Kominfo yang memiliki anggaran Rp700.000.000.000 untuk sistem keamanan masih bisa diretas oleh hacker. Anggaran yang begitu signifikan dan Kominfo menggunakan admin#12345 sebagai sandi untuk akses ke server PDN. Hal tersebut mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan, yang seharusnya menjadi prioritas karena besarnya anggaran yang dimiliki. Tetapi hal tersebut malah menjadi kontradiksi antara besarnya anggaran dan lemahnya keamanan yang dibuat oleh Kominfo. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem keamanan dan tanggung jawab oleh Kominfo.

          Masyarakat yang mendengar kabar tersebut pastinya khawatir karena data PDN yang bocor tersebut merupakan data yang mencakup informasi pribadi yang sensitif. Masyarakat pastinya kecewa dengan kelalaian Kominfo tersebut,ditambah Kominfo hanya menggunakan admin#12345 sebagai sandi akses ke server PDN tersebut. Masyarakat juga menjadi was was terhadap data pribadi yang mereka miliki dikelola oleh Kominfo. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keamanan yang dilakukan oleh Kominfo terhadap data tersebut. Seharusnya dengan besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kominfo untuk keamanan PDN Kominfo bisa membuat keamanan yang sangat ketat untuk hal tersebut. Kebocoran data ini juga membuat kekhawatiran masyarakat tentang potensi disalahgunakannya data tersebut oleh pelaku yang meretas data PDN tersebut. Oleh karena itu masyarakat mendesak Kominfo untuk memperketat sistem keamanan siber untuk melindungi data. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat supaya hal seperti ini tidak terulang kembali di masa depan.

       Pada Tahun 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menggunakan Rp4.900.000.000.000 untuk dibelanjakan Rp700.000.000.000 digunakan untuk pemeliharaan PDN. Besarnya biaya anggaran tersebut menjadi bincangan dan memunculkan berbagai pendapat publik. Dikarenakan dengan biaya pemeliharaan sebesar itu Kominfo masih bisa mendapat gangguan pada sistem PDN yang disebabkan oleh serangan ransomware.Seharusnya dengan dana anggaran seperti itu Kominfo bisa membuat keamanan yang ketat. Kabarnya hal ini juga disebabkan oleh Kominfo yang lalai dalam menjaga keamanan data tersebut. Presiden Jokowi seharusnya memilih Mentri Kominfo yang tepat untuk menjaga keamanan bukan yang lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data PDN. Pada hal ini Kominfo seolah olah lari dari tanggung jawab,tidak seperti BSSN yang bekerja secara teknis, dan melaporkan perkembangan kasus ini ke publik. Sedangkan Kominfo malah menutup nutupi kasus ini dari publik.

         Hal ini juga sempat menjadi lelucuan di kalangan masyarakat karena sekelas Kominfo bisa kehilangan data. Kabar ini juga sangat banyak dijadikan meme oleh masyarakat untuk bahan lelucuan. Ditambah lagi ketika pemerintah gagal melawan peretas,Kominfo malah pasrah akan kehilangan data tersebut. Tidak hanya itu saja kelalaian dari Kominfo,kabarnya Kominfo juga tidak memiliki backup data PDN tersebut.hal tersebut merupakan kelalaian yang sangat parah karena kita saja yang mempunyai data tidak terlalu penting masih mempunyai backup data,sedangkan sekelas Kominfo yang menjaga keamanan PDN tidak memiliki backup data tersebut. Hal yang membuat Kominfo lebih khawatir adalah ketika pelaku meminta uang tebusan kepada pemerintah. Tetapi kabarnya hal tersebut diabaikan oleh Kominfo dan Kominfo tidak mau membayar uang tebusan tersbut.Karena jika tebusan tersebut dibayar oleh Kominfo,pastinya nama Kominfo rusak di mata masyarakat,karena masyarakat akan menganggap Kominfo lepas dari tanggung jawab.

       Pelaku yang memberikan serangan data ransomware pada data PDN 2021-2024 berencana menjual data dalam forum gelap dengan harga US$121.000 atau sekitar Rp1.980.000.000. Pelaku juga sempat meminta tebusan kepada pemerintah senilai Rp.131.000.000.000,tetapi Kominfo menolak hal tersebut. Hal ini juga menyebabkan dibuatnya pusat data sementara untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Kabarnya setelah kejadian tersebut pelaku meminta maaf atas serangan ini yang berdampak pada semua orang. Hal ini menjadi sindiran bagi Kominfo karena kabarnya pelaku melakukan hal tersebut karena ingin menyadarkan Kominfo untuk lebih serius dalam menjaga keamanan data. Seharusnya hal tersebut membuat Kominfo sadar akan pentingnya menjaga Keamanan data. Hal ini juga membuat respect kepada hacker yang berani meretas data supaya Kominfo sadar akan pentingnya menjaga keamanan data walaupun hal ini membuat kerugian bagi semua orang.

      Dalam situasi ini di mana Kominfo mempunyai anggaran Rp700.000.000.000 digunakan untuk keamanan data PDN namun Kominfo hanya menggunakan admin#12345 sebagai akses ke server PDN. Hal ini merupakan kelalaian dan kecerobohan oleh Kominfo,karena hal tersebut bisa berdampak buruk seperti pencurian data. Seharusnya Keamanan siber harus dibuat seketat mungkin untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Kedepannya Kominfo juga seharusnya membuat backup seluruh data,karena dengan besarnya anggaran yang dimiliki Kominfo,mereka bisa membuat sistem keamanan yang tinggi dan menurunkan risiko terjadinya hal hal yang tidak diingankan. Budi Arie sebagai Mentri Kominfo juga harusnya lebih tegas dalam mengatasi hal ini,karena hal ini merupakan kesalahan dari timnya dan berdampak pada banyak orang. Untungnya pelaku mau mengembalikan data dan meminta maaf,karena tujuan pelaku adalah untuk menyadarkan Kominfo tentang pentingnya menjaga keamanan data,tetapi malah merugikan banyak orang karena mengganggu proses bisnis dan proses pemerintahan. Tidak hanya untuk Kominfo berita ini juga mengajarkan kita untuk lebih hati hati dalam menjaga keamanan data milik kita sendiri.