Tugas suatu kementrian komunikasi dan informatika (KOMINFO) sudah sepatutnya melindungi data masyarakat agar tidak dicuri dan disalahgunakan oleh pihak lain. Tentu ini bukan yang pertama kalinya Indonesia mengalami kebocoran data. Sudah berkali kali kita mendengar berita mengenai kebocoran data ini. Namun akhir akhir ini kita mendengar sebuah berita dimana kebocoran pusat data nasional (PDN). Akibatnya beberapa layanan publik lumpuh, salah satunya adalah layanan imigrasi terpaksa tidak beroperasi selama beberapa hari. Banyak sekali keanehan yang terjadi pada kasus ini. Mulai dari penyebab, cara penanganan, dan tanggapan kominfo mengenai kebocoran data PDN.

Diduga kebocoran data ini disebabkan oleh ternonaktifnya sistem keamanan Windows Defender. Windows Defender yang mati membuat file file berbahaya akan mudah masuk dan menyerang. Ransomware yang menyerang pusat data nasional merupakan ransomware yang berjenis Lockbit 3.0 yang berasal dari Rusia. Cara kerjanya ialah dengan merusak atau menyusup kesistem komputer dan akan mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan terbayarkan. Sebanyak Rp131.000.000.000 diminta oleh pihak peretas sebagai tebusan agar data bisa kembali ketangan pemerintah. Nominal yang diminta oleh pihak peretas merupakan nominal yang sangat fantastis dan itu belum tentu pusat data akan dikembalikan. Hal ini membuat posisi pemerintah sedang berada di ambang dilema.

Dalam kondisi seperti ini sudah seharusnya pemerintah menyiapkan data cadangan atau lebih sering disebut back-up data. Back-up merupakan salah satu hal paling krusial jika terjadi kecelakaan seperti ini. Namun dalam insiden ini pemerintah tidak memiliki satupun back-up data yang disiapkan. Kepala badan siber dan sandi negara (BSSN) menyebut ini merupakan kesalahan tata kelola. Dari sini kita dapat menilai seberapa kurangnya persiapan  pemerintah terhadap keamanan data masyarakat. Seharusnya pemerintah sedari awal sudah mematangkan sistem siber negara dan tidak harus menunggu sampai insiden ini terjadi. Dampaknya masyarakat sudah mulai tidak percaya akan data pribadi mereka yang dikelola oleh pemerintah akan aman.

Pemerintah sudah berupaya untuk memulihkan data data tersebut. Namun pada akhirnya mereka mengaku gagal memulihkan data data itu. Hal ini tentu sangat memalukan untuk didengar oleh mayarakat seperti kita. Ini bukan pertama kalinya penanganan kebocoran data yang dinilai tidak serius. Pada kebocoran data sebelumnya pemerintah menyuruh sang peretas agar tidak menyerang. Sungguh ini merupakan suatu bukti tidak kompetennya pemerintah kita dalam menangani masalah kebocoran data ini. Lebih memalukannya lagi sang peretas ingin memberikan kunci akses data secara gratis karena merasa iba terhadap masyarakat Indonesia.

Para pakar bertanya mengapa penjabat penjabat BSSN dan KOMINFO rata rata berusia tua. Padahal diluar sana banyak sekali lulusan IT atau lulusan yang berurusan dengan informasi masih menganggur dan memiliki banyak sekali potensi. Anak anak muda dinilai lebih mengenal teknologi ketimbang orang orang yang sudah tua. Lebih lagi banyak penjabat BSSN dan KOMINFO yang memiliki gelar yang tidak ada hubugannya dengan IT atau sejenisnya. Pantas saja kinerja dari lembaga tersebut kurang bisa melindungi dan menangani masalah kebocoran data. Sudah banyak lulusan IT atau sejenisnya membahas masalah ini diberbagai media. Mereka membahas bagaimana seharusnya pemerintah dapat mencegah terjadinya kebocoran data.

Tata kelola data masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sudah menilai lembaga berkaitan tidak kompeten dalam mengurus keamanan data negara, hingga terjadi berulang ulang kali. Untuk mendapatkan simpati masyarakat lagi pemerintah sebaiknya dapat mengevaluasi kinerja mereka. Pemerintah sebaiknya merekrut anak anak muda yang berlulusan IT atau sejenisnya masuk kedalam pemerintahan untuk melindungi dan mengelola data masyarakat. Para lulusan IT atau sejenisnya pasti lebih mengerti cara mencegah dan menangani masalah seperti ini. Mulai dari mengaktifkan kembali Windows Defender agar terjaga dari ancaman ransomware seperti logbit 3.0 yang sangat berbahaya. Dengan antisipasi tersebut diharapkan dapat membuat kinerja lembaga yang berkaitan dapat meningkat.