Kebocoran data pribadi, baru baru ini menjadi kasus yang ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Masalah ini menjadi hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Desember 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kebocoran data, hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi jutaan nasabah dan pegawai bank tersebut. Data yang bocor itu antara lain, nama lengkap, nomor telepon, alamat, informasi dokumen, jumlah isi, transaksi, dan lainnya. Penyebab bocornya data ini adalah akibat penyerangan oleh kelompok peretas LockBit. Mereka mengaku telah menyerang serta mencuri data dari bank tersebut, akan tetapi berbohong dan menyebutkan bahwa yang terjadi adalah masalah technical work.

Hal yang sama juga terjadi pada data PDNS (pusat data nasional sementara). Terjadinya gangguan pada pusat data nasional sementara akhirnya diakui oleh pemerintah kepada warta berita cnn Indonesia. Hinsa siburian, kepala badan siber dan sandi nasional (bssn) dalam koferensi pers berkata bahwa “ yang mengalami insiden ini adalah pusat data nasional sementara yang berada di Surabaya”. Ketua tim PDN Direktorat LAIP, Ade frihadi menjelaskan  ketika ditanya siapa yang akan bertanggungjawab,“pengampu fasilitas PDN adalah Direktorat LAIP Ditjen Aptika, tapi terkait kebocoran data di pusat data adalah tanggungjawab bersama antara kementerian kominfo selaku penyedia infrastruktur PDN dan pengguna layanan PDN yaitu k/l dan pemda”. pernyataan tadi memicu amarah di masyarakat, karena masyarakat sudah memercayakan data mereka kepada pemerintah untuk dikelola, akan tetapi masalah ini dikatakan menjadi tanggungjawab bersama. Presiden Indonesia Ir,H.Joko Widodo mengatakan bahwa, masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Negara lain.

Pada koferensi pers di gedung kominfo Jakarta pusat, Ditjen Aptika menitip pesan kepada para hacker (peretas), untuk tidak menyerang. Alasannya, karena yang paling dirugikan adalah masyarakat, dan itu termasuk perbuatan illegal. Perkataan ditjen aptika tersebut dikomentari oleh anggota DPR fraksi Golkar Dave Laksono bahwa ” hacker itu tidak bisa jika hanya diminta untuk jangan menyerang, sama halnya seperti kita meminta kepada maling untuk jangan maling” ujarnya. Dave berpendapat, jika hal tersebut dapat digunakan untuk mengatasi para peretas, maka Indonesia tidak lagi butuh TNI dan Polisi. Menkominfo juga kembali menegaskan bahwa peretasan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Undang Undang (UU) 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE sudah dimuat aturan soal peretasan

Bersamaan dengan penyerangan tersebut, peretas minta uang tebusan sebesar 131 M. mereka menjanjikan akan memberikan kunci enkripsi setelah pemerintah memberi tebusan. Akan tetapi, Menkominfo menegaskan bahwa tidak akan bayar, karena data PDNS yang dibobol itu sudah tidak dapat diutak atik lagi, baik oleh pihak pembobol ataupun kominfo. Pada hari selasa (2/7/2024) pengamat keamanan siber dari vaksin.com Alfons Tanujaya menyampaikan pesan dari kelompok peretas, dalam situs mereka, bahwa akan melepas, memberikan kuncidekripsi yang digunakan untuk mengenkripsi pada hari rabu (3/7/2024). Akan tetapi, tetap saja tidak ada kepastian akan kebenaran hal tersbut. Pemerintah juga dihimbau untuk tetap waspada, dan tidak langsung percaya atas pesan tersebut.

Sebuah video dari channel youtube berhasil membuat heboh public. Video tersebut berisi wawancara seorang influencer dengan seorang ethical hacker atau ahli peretas bernama Teguh. Dalam video tersebut Teguh mengatakan bahwa “ sampai sekarang situs yang palin gampang untuk dimasuki, sudah jadi tempat mainan anak anak, test skillnya disana”. Kemudian teguh juga membahas tentang serangan siber yang pernah dialami BSSN. pernyataan tersebut membuat host yang mewawancarai Teguh kaget. Video lama itu kembali beredar setelah potongannya di posting ulang oleh sebuah akun instagram pada bulan Juli 2024.

Kebocoran data adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Masyarakat juga harus mewaspadai dan berhati hati atas masalah ini. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dari masalah ini. Seperti masalah pembobolan rekening yang mengakibatkan kerugian material. Juga masalah bocornya data PDNS, data masyarakat bisa di salah gunakan oleh para peretas. Contohnya pada kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online. Pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti hal ini, agar nantinya kejadian serupa tidak terulang kembali.