Semudah itukah data warga dibobol oknum tak bertanggung jawab?

Oleh: Aldiyu Farras

 

Warga Indonesia ramai memperbincangkan tentang kondisi data pribadi mereka. Ramainya perbincangan tersebut digadang gadang akibat terjadinya pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) milik Kemenkominfo oleh oknum peretas. Pusat Data Nasional (PDN) milik Kominfo tersebut diketahui menyimpan data data warga Indonesia yang dibutuhkan dalam kepentingan pemerintahan. Oknum peretas tersebut menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berada di Surabaya, hal ini diketahui setelah diungkap oleh akun yang rutin mempublikasikan bocoran-bocoran data, @FalconFeedsio. Ia mengunggah narasi soal peretasan serta tangkapan layar dari Breachforums. Oknum peretas tersebut menggunakan Brain Cipher Ransomware yang menyebabkan terkuncinya pusat data berdasarkan pemaparan oleh Budi Arie Setiadi selaku menteri Kominfo pada saat rapat dengan DPR RI. Karena hal tersebut beberapa layanan publik terganggu serta data dari 239 instansi pusat dan daerah tidak dapat diakses. Upaya untuk mengamankan data tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti pencadangan, akan tetapi diketahui bahwa pihak Kominfo tidak membuat keharusan untuk pencadangan data. Dikarenakan tidak adanya back up, untuk memulihkan data tersebut pihak hacker meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS.

Di masa yang serba digital sekarang kebutuhan manusia sudah sangat dimudahkan termasuk dalam kepentingan data data untuk administrasi tertentu, hal tersebut juga membuat masalah baru yang mengancam yaitu pencurian data pribadi. Maraknya pencurian data digital melahirkan beberapa inovasi yang dihasilkan agar terjaganya data dari para pelaku kejahatan. Meskipun sudah banyak cara untuk mengamankan data tidak dipungkiri bisa  terjadi kebobolan karena pelaku kejahatan selalu melakukan beribu cara untuk mencapai tujuannya. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab diri sendiri akan tetapi negara juga ikut berpartisipasi didalamnya seperti PDN yang berfungsi sebagai penyimpan data warga agar mudah dicari saat dibutuhkan dan aman dari serangan pihak tak bertanggung jawab. Salah satu upaya dalam mempertahankan data tersebut ialah menggunakan enkripsi namun enkripsi juga harus didukung dengan back up rutin sehingga tidak bisa dipecahkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Upaya pengamanan data harus dilakukan dengan metode yang tepat dan dukungan oleh semua pihak, hal tersebut tidak jauh dari dampak berkembangnya teknologi. Dengan semua upaya terhadap keamanan data tersebut bisa dipastikan data pribadi kita akan terbebas dari serangan orang orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, percuma saja semua upaya jika tidak ada dukungan dari pihak lain ataupun dukungan dari pihak lain akan tetapi kita sendiri tidak berusaha mengamankan data kita.

Pemerintah memerlukan data warganya dalam kepentingan administrasi, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mana semua dituntut serba cepat sehingga dibuatlah inovasi Pusat Data Nasional agar lembaga lembaga bisa mendapatkan data warga yang berkepentingan untuk diolah secara cepat. Pemerintah saat ini mewajibkan agar semua data kementerian dan lembaga lembaga negara disimpan di PDN agar semua kemudahan tersebut dapat terlaksana. PDN adalah hal yang sensitif karena semua data pribadi masyarakat berada disana yang mana dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal hal kriminalitas seperti kepentingan perang. Dalam hal ini Kemenkominfo bertanggung jawab atas keamanan PDN yang dimana sudah seharusnya Kominfo berusaha dengan melakukan backup data rutin dan membuat enkripsi standar tinggi. Namun apakah itu semua sudah dilakukan oleh kemenkominfo? Bukti dilapangan pasca terbobolnya PDN secara tidak langsung mengungkap kenyataan keamanan data masyarakat Indonesia kurang diperhatikan oleh Kemenkominfo hal tersebut juga dikritik oleh beberapa pihak seperti "Terjadinya gangguan pada sistem PDN juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan keamanan siber, karena hal seperti ini seharusnya sudah bisa diprediksi sebelumnya dan dilakukan berbagai langkah pencegahan," kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha. Upaya yang dilakukan Kemenkominfo sangat kurang bisa dilihat dari respon Budi Arie selaku menteri Kominfo yang berkata “hacker kalau bisa jangan menyerang” yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dan juga diketahui bahwa sistem keamanan yang digunakan PDN adalah windows defender yang ramai menjadi perbincangan publik serta pihak Kominfo tidak membuat keharusan back up data.

Dari beberapa artikel yang tersebar, diketahui banyak faktor yang menjadi jalan masuk para peretas ke dalam sistem PDN untuk mengambil dan menjual data masyarakat Indonesia. Beberapa celah diantaranya adalah penggunaan windows defender sebagai sistem keamanan server pdn yang dimana hal ini rentan diserang karena marak digunakan pengguna windows. Lalu diketahui juga ada aktifitas malicious seperti instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting serta upaya menonaktifkan service yang berjalan. Para pekerja di kominfo juga bisa ketahui banyak yang kurang kompeten dalam bidang it sehingga rentan bagi keamanan data. Diketahui juga bahwa pihak kominfo juga tidak mengharuskan back up data sehingga pasca pembobolan data pihak kominfo kewalahan untuk memperbaiki data yang ditahan oleh pihak peretas. Keamanan data yang kurang juga menjadi celah para peretas, bahkan para peretas sendiri mengungkapkan bahwa pihak kominfo kurang paham dengan teknologi dan membuka fakta bahwa password server PDN menggunakan “admin1234” yang mana menurut NordPass peretas hanya membutuhkan waktu 11 detik untuk membobol password tersebut karena ramai digunakan. Pasca peretasan akhirnya mengembalikan data tersebut bahkan memberikan secara cuma cuma sistem keamanan baru beserta tutorial kepada kominfo para peretas sendiri meminta maaf karena sudah membobol data PDN kepada pemerintah yang jika dipikir manusia normal hal tersebut adalah hal konyol bahkan pencuri saja bingung dengan korbannya karena tidak ada upaya mempertahankan barang berharganya dan menggeletakkan barang berharga  tersebut di tempat terbuka dengan sebuah pagar rendah yang bisa saja diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa solusi yang bisa diberikan agar kejadian yang sama tidak terulang sebenarnya bisa ditemukan diberbagai media. Bahkan sang peretas sudah memberikan enkripsi gratis beserta tutorial, lembaga seperti kominfo seharusnya sudah memiliki dana yang cukup untuk membeli dan melakukan perawatan rutin untuk sebuah enkripsi terlebih lagi untuk PDN yang disana tersimpan banyak data data vital negara. Inti dari semua permasalahan keamanan data ialah dari pengelola sendiri, para pegawai di Kominfo harusnya sudah dibekali dengan ilmu ilmu it yang mumpuni untuk mengamankan suatu sistem keamanan data. Sudah jadi rahasia bersama bahwasanya kominfo dipimpin oleh orang yang berlatar belakang bukan ahli it, salah satu solusi yang bisa diberikan disini mungkin  ialah lebih memilih pegawai yang benar benar berada di bidangnya dikarenakan kominfo sangat berperan penting dalam negara terkhusus sekarang yang dimana apa apa serba digital. Penggunaan kode yang lebih kuat juga dibutuhkan serta pembaharuan berkala juga dibutuhkan agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan karena orang orang jahat selalu memiliki beribu cara agar tujuan mereka tercapai. Jika upaya dari pihak yang berwenang terhadap PDN ini tidak serius maka sia sia saja rasanya dana yang digelontorkan selama ini mengingat isi data di PDN adalah data semua instansi, kementerian dan berbagai lembaga vital negara yang nantinya jika terkunci atau dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab akan mengganggu perekonomian negara, administrasi penduduk, website yang terganggu kelangsungannya serta yang paling parah ialah dimanfaatkan sebagai info bagi negara lain untuk menyeerang Indonesia.

Diharapkan dengan ramainya perbincangan masyarakat atas peretasan yang terjadi pada PDN menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak. Yang mana hal ini menyebabkan terkuncinya data data vital negara yang menyebabkan terganggunya akses beberapa instansi pusat serta daerah. Untuk memulihkan data ini sendiri sang peretas meminta 8 Juta dollar US, Untung saja pihak peretas sudah meminta maaf dan memberikan solusi atas kelemahan sistem yang diterapkan oleh pihak menkominfo. Peretasan PDN ini diharapkan juga menjadi pelajaran bagi siapapun agar lebih memikirkan kepentingan bersama dalam memilih orang kepercayaan yang dimana rasanya kompeten dalam bidang tersebut. Penerapan protokol yang lebih tepat dibutuhkan untuk kedepannya karena data data vital negara ini seharusnya sudah dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi dengan backup berketerusan, password yang lebih kompleks serta platform yang rasanya aman serta pihak pengelola yang berkompeten. Data warga sebenarnya susah untuk dibobol ataupun diretas oleh oknum oknum nakal namun manusia memang selalu  ceroboh karena tidak ada manusia yang sempurna, namun hal tersebut tidak menjadi alasan berusaha menutupi celah para penjahat tersebut untuk mencuri data kita.